Selasa, 20 November 2012

MAKALAH : UNDANG-UNDANG

BAB I

A. Pendahuluan
Memahami Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) akan lebih lengkap dan tepat bila ditelusuri asalmula kelahirannya terlebih dahulu. Setelah itu baru tentang proses perumusannya, substansi/isinya (termasuk perubahannya), gerakpelaksanaannya, dan terakhir penerapannya.
Asalmula kelahiran UUD 1945 baru dapat lebih dimengerti apabila dikaitkan dengan asalmula kelahiran dan perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Hal ini jelas, sebab pemahaman Batang Tubuh (BT) UUD 1945 merupakan pemahaman dalam kerangka penjabaran Pancasila sebagai dasar negara.
Proses perumusan UUD 1945 sangat berkait dengan proses konsensusnasional (secara yuridis-formal ketatanegaraan) bangsa Indonesia di awal pembentukkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang disiapkan oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan disahkan kemudian oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Substansi/isi UUD 1945 (termasuk UUD 1945 Setelah Perubahan I—IV)
meliputi pembahasan tentang nilai/norma/kaidah yang terdapat dalam Pembukaan,
Batang Tubuh, dan Penjelasannya. Ketiganya akan dihubungkan dengan Teks Proklamasi. Selain itu, ketiganya pun akan saling dihubungkan satu sama lainnya sebagai satu kesatuan UUD 1945.
Gerak pelaksanaan UUD 1945 akan dibahas secara garis besar tentang faktor-faktor penyebab dan substansi pelaksanaannya dari masing-masing konstitusi yang pernah berlaku: UUD 1945, Konstitusi Republik Indonseia Serikat 1949 (KRIS 1949), dan Undang Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950).
Penerapan UUD 1945 akan dibahas pada bagaimana secara prosedur penjabaran UUD (konstitusi, hukum dasar tertulis/bernaskah—berarti bukan sebagai konvensi, yaitu hukum dasar tidak-tertulis/tidak-bernaskah) kedalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif di negara Republik Indonesia dalam kehidupan bernegara.

B.   Asalmula Kelahiran UUD 1945
UUD 1945—yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945—terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Ketiganya sebagai satu-kesatuan pemahaman UUD (hukum dasar tertulis) yang utuh. Artinya, Penjelasan sebagai kelengkapan dari Batang Tubuh; Batang Tubuh sebagai perwujudan dari Pembukaan. Pembukaan sendiri merupakan Teks Poklamasi yang terinci dan lengkap.
Teks Proklamasi itu merupakan dokumen pernyataan politik dari proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia.
Tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik kulminasi dari perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia sejak dijajah pertamakalinya tahun 1596 (oleh Belanda) di daerah Banten yang kini menjadi Propinsi Banten.
Teks Proklamasi dirumuskan atas dasar ampera (amanat penderitaan rakyat: kemerdekaan, persatuan, keadilan, kesederajatan, kemakmuran, dst.) selama 353,5 tahun dan bahkan lebih jauh lagi ke belakang sejak perjuangan kemerdekaan rakyat terhadap feodalisme penguasa suku-suku asli dan kerajaan-kerajaan domestik.
Tegasnya, ampere lah yang mendorong dibuat dan dibacakannya Teks Proklamasi. Dengan demikian, UUD 1945 akan dapat dipahami dengan benar dan tepat apabila nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaannya dipahami terlebih dahulu sebagai uraian terinci dan lengkap dari substansi Teks Proklamasi. Di sini jelas bahwa UUD 1945 tidak lahir mendadak di saat-saat menjelang tanggal 18 Agustus 1949, tetapi ia lahir di dalam dan selama proses perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Karenanya, untuk mengerti dan menghayati UUD 1945 tidak cukup hanya dengan membaca teksnya saja. Ini berarti bahwa dalam penerapan dan perubahannya harus dengan cermat untuk mau menelusuri asalmula kelahirannya agar tidak tercabut dari akar-sejarahnya.
C.   Proses Perumusan UUD 1945
Istilah ‘pancasila’ dikemukakan pertama kalinya oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di saat ia mendapat giliran berpidato sesudah M. Yamin dan Soepomo. Sila-sila dari ‘pancasila’ memang secara formal (di dalam Sidang-sidang BPUPKI) dikemukakan oleh ketiga tokoh-konseptor/perumus (M. Yamin, Soepomo, dan Soekarno). Ketiganya sama-sama mengusulkan kata-kata kunci yang serupa (hampir sama), yang berbeda adalah tata urutannya. Namun demikian, dalam sidang-sidang BPUPKI itu tidak diputuskan usulan Pancasila dari siapa yang sebagai ‘calon’ dasar-negara dari negara yang akan didirikan.
Pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945 barulah disepakati oleh bangsa Indonesia (melalui pengesahan PPKI) bahwa Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Istilah ‘pancasila’-nya sendiri tidak ditulis/dikukuhkan dalam UUD 1945. Yang dikukuhkan adalah kelima sila yang substansinya pernah disampaikan oleh ketiga tokoh konseptor/perumus tersebut. Rumusannya itu pun telah mengalami perubahan baik dalam tata urutan maupun dalam tata kata. Rumusan lima sila yang termuat/tertulis pada Pembukaan UUD 1945 itu lah yang kemudian sebagai rumusan Pancasila yang resmi dan sah. Rumusan ini pula yang kemudian menjadi ‘roh’ dari substansi Pembukaan UUD 1945.
Di sini jelas bahwa UUD yang berkedudukan sebagai konstitusi negara adalah UUD 1945 yang di dalam Pembukaannya termuat rumusan Pancasila yang merupakan kesepakatan bangsa Indonesia (melalui PPKI) dan yang sila pertamanya adalah yang bukan seperti yang terumus di dalam Piagam Jakarta. Atas dasar pemahaman UUD 1945 seperti inilah yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam makalah ini.

D.   Substansi UUD 1945 (termasuk UUD 1945 Setelah Perubahan)
UUD 1945 berkedudukan sebagai: (1) hukum dasar tertulis, (2) sumber hukum positif tertinggi, (3) UU tentang pembentukkan/pendirian NKRI, (4) wujud kontrak sosial tertinggi bangsa Indonesia. Karena sebagai hukum, ia mengikat dan memaksa: (1) setiap lembaga negara, (2) setiap warganegara Indonesia, (3) setiap penduduk Indonesia, dan (4) setiap lembaga/organisasi kemasyarakatan (LSM, ormas, partai politik). UUD 1945 bersifat fleksibel dan singkat. Fleksibel karena dapat dirubah (Pasal 37) sesuai dengan perkembangan zaman. Singkat karena hanya memuat aturan-aturan pokoknya saja (37 pasal); kecuali UUD Setelah Perubahan, karena ia sudah tidak singkat lagi.




BAB II

A.   Pembukaan UUD 1945
Pada Sidang Istimewa MPR tahun 1998, Sidang Umum MPR 1999, dan Sidang Tahunan MPR 2000; Pembukaan UUD 1945 disepakati untuk tidak dirubah.
Pembukaan UUD 1945 terdiri atas empat (4) alinea. Alinea I sebagai konsekuensi dari Teks Proklamasi. Alinea II sebagai konsekuensi dari Alinea I. Alinea III sebagai konsekuensi dari Alinea II. Alinea IV sebagai konsekuensi dari Alinea III. Terakhir, Alinea IV memberi konsekuensi pada Pokok-pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945.
Dalam Alinea I, bangsa Indonesia menyatakan: (1) anti terhadap penjajahan, dan (2) menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Dalam Alinea II, bangsa Indonesia menyatakan: (1) perjuangan kemerdekaan sudah di depan pintu gerbang, dan (2) cita-cita bangsa selanjutnya (merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur). Dalam Alinea III, bangsa Indonesia menyatakan: (1) kemerdekaan sudah diproklamasikan, (2) kemerdekaan itu atas rahmat Tuhan, (3) selain itu, kemerdekaan itu sebagai hasil perjuangan sendiri. Dalam Alinea IV, bangsa Indonesia menyatakan: (1) susunan pemerintahan negara, (2) tujuan/fungsi negara, (3) UUD negara Indonesia, (4) sistem pemerintahan republik, (5) bentuk kedaulatan rakyat, (6) ideologi Pancasila. Keempat alinea itu harus dipahami menurut tuntunan Pokok-pokok Pikiran Pembukaan (lihat Penjelasan UUD 1945), yaitu bahwa setiap penyelenggara negara di Indonesia harus mendahulukan persatuan dan kesatuan (Pokok Pikiran I), setelah itu baru menjalankan pembangunan nasional (Pokok Pikiran II), yang dilaksanakan secara demokratis (Pokok Pikiran III), yang dilandaskan pada taqwa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (bertaqwa secara beradab) (Pokok Pikiran IV).
Nilai-nilai yang terdapat pada ideologi Pancasila berkedudukan sebagai Nilai Luhur (NL), sementara nilai-nilai lainnya yang terdapat pada Pembukaan berkedudukan sebagai Nilai Dasar (ND). Kedua derajat nilai ini bersifat universal dan lestari, tetapi pemahamannya bersifat eksklusif Indonesia. Nilai-nilai (NL dan ND) itu selanjutnya diwujudkan dan dijabarkan dalam bentuk pasal-pasal/ayat-ayat pada Batang Tubuh UUD 1945.
Penafsiran dan/atau perubahan Batang Tubuh UUD 1945 (sebagaimana ternyata telah dirubah untuk yang Pertama (1999) dan Kedua (2000) oleh MPR) tidak boleh menyimpang dari semangat NL dan ND yang termuat di dalam Pembukaan UUD 1945. Tegasnya, perubahan (dalam Batang Tubuh) itu dapat dilakukan sejauh masih dalam kerangka penjabaran/pewujudan nilai-nilai (NL dan ND) yang terdapat pada Pembukaan UUD 1945. Itulah hubungan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945.

B.   Batang Tubuh UUD 1945
Dalam Batang Tubuh UUD 1945 diatur hal-hal sebagai berikut. Sistem Pemerintahan Negara (UUD 1945) didasarkan pada tujuh kunci pokok (tucipok):
(1) NKRI sebagai negara hukum;
(2) NKRI menganut sistem konstitusional;
(3) MPR sebagai pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat (sudah dirubah);
(4)  Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR;
(5)  DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden; Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR;
(6) Menteri Negara sebagai Pembantu Presiden; dan
(7) Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.
Untuk kunci yang ketujuh terkandung makna bahwa kekuasaan Presiden selaku Kepala Negara dibatasi. Ia dibatasi oleh: (1) Kewenangan MPR, (2) Peraturan perundang-undangan (Tap MPR dan UU), (3) Kedudukan DPR yang kuat, dan (4) Pengaruh para Menteri. Kedudukan DPR itu kuat, karena ia: (1) semua anggotanya adalah juga anggota MPR, (2) setiap UU harus disetujui oleh DPR, (3) APBN harus disetujui oleh DPR, (4) setiap perjanjian dengan Luar Negeri harus diratifikasi oleh DPR, (5) setiap pemberian amnesti dan abolisi, pengangkatan dan penerimaan duta, pernyataan perang, dan beberapa hal yang lainnya harus disetujui oleh DPR.
Berdasarkan hal tersebut dan pokok-pokok kaidah hukum dalam Batang Tubuh UUD 1945 (termasuk setelah Perubahan), negara Republik Indonesia: (1) lebih banyak menerapkan prinsip-prinsip sistem pemerintahan presidentil, (2) berbentuk negara kesatuan, (3) berbentuk pemerintahan republik, (4) bersistem politik demokrasi, (5) berbentuk kedaulatan rakyat, (6) berpemilihan Presiden, (7) semakin terdapat keseimbangan kekuasaan antara Legislatif (DPR) dan Eksekutif (Presiden) dengan koridor tetap sistem presidensil, (8) semakin melindungi dan menegakkan HAM (melalui perincian Pasal-pasal 26-34) , (9) dan seterusnya.
Perubahan UUD 1945, dengan demikian, sebagaimana yang termuat dalam UUD 1945 Setelah Perubahan, pada dasarnya lebih banyak mengurangi kekuasaan Presiden (yang executive-heavy) yang dominan, yang kemudian “diserahkan” kepada DPR (menjadi legislative-heavy) untuk meningkatkan fungsi kontrolnya terhadap Presiden (Pemerintah).

C.   Gerak Pelaksanaan UUD 1945C
Di zaman Revolusi Fisik (1945-1959), UUD 1945 lebih banyak ditafsirkan dan dipraktekkan secara parlementer baik kedalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun gerak kenegaraan. Hal ini ditunjukkan dengan pernah berlakunya KRIS 1949 dan UUDS 1950. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) ketika berlaku UUD 1945 (1945-1949) yang berposisi sebagai Pembantu/Penasehat Pemerintah (Presiden) telah berubah menjadi menjalankan fungsi-fungsi Parlemen. Namun begitu, terdapat satu hal yang tetap, yaitu dijadikannya Pancasila sebagai dasar negara dalam ketiga konstitusi/UUD itu.
Di zaman Orde Lama (1959-1966), UUD 1945 diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Secara formal berlaku segala kaidah yang termuat dalam UUD 1945, tetapi secara praktek ternyata berlaku peraturan perundang-undangan yang melanggar isinya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya: (1) Penetapan Presiden (Penpres) yang mengganti posisi UU, (2) Ketua DPA dirangkap oleh Presiden, (3) DPR dibubarkan oleh Presiden karena telah menolak RAPBN untuk menjadi APBN, (4) Pancasila yang terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945 dipahamkan sebagai Trisila (Nasakom) dan bahkan Ekasila (Gotong Royong), (5) Pidato-pidato Presiden dijadikan “GBHN”, (6) dan yang lainnya.
Di zaman Orde Baru (1966-1998), UUD 1945 dikukuhkan sebagai tekad Orde Baru bersama-sama dengan Pancasila untuk dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Permasalahannya adalah: (1) Pancasila dan UUD 1945 diposisikan secara “sakral” sehingga jauh dari wacana dan proses demokratis, (2) KKN semakin merusak kepercayaan rakyat dan dunia internasional terhadap Pemerintah, (3) Pemilu yang seringkali cenderung formalitas, (4) Alat pertahanan dan keamanan negara (ABRI) berposisi tidak netral dan independen terhadap semua kekuatan sosial politik, (4) Pegawai Negeri Sipil beserta Birokrasinya diposisikan untuk “monoloyalitas”, (5) kebijakan massa mengambang, (6) Presiden sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar, (7) dan yang lainnya. Tegasnya, kekuasaan tidak terdistribusi secara demokratis.
Di era Global, UUD 1945 sedang dituntut direformasi, yang prosesnya masih sedang diperjuangkan, sekurang-kurangnya masih menunggu sampai bulan Agustus 2002 tatkala UUD 1945 selesai dirubah secara “menyeluruh” oleh MPR. Pelaksanaannya kini, ternyata berada pada posisi transisi/dilematis. Di satu sisi, prakteknya ingin serba reformatif; di lain sisi, peraturan perundang-undangannya sebagai penjabaran dari UUD 1945 belum begitu memadai. Sehingga, yang tampak adalah seakan-akan terjadi perebutan pengaruh untuk saling menafsirkan UUD 1945 antara Legislatif (MPR, DPR) dan Eksekutif (Presiden). Di sisi ketiga, Mahkamah Agung (MA) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan judicial review terhadap hukum di atas UU (yaitu Ketetapan MPR dan UUD).


BAB III

A.   Penerapan UUD 1945
Di dalam UUD 1945 (setelah Perubahan) terdapat Pembukaan dan Batang Tubuh. Di dalam Pembukaan terdapat Pancasila sebagai dasar negara, tetapi juga ia sebagai ideologi negara. Sebagai ideologi Negara menurut studi Filsafat, Pancasila berperanan sebagai pandangan hidup, dasar negara, dan tujuan nasional. Karenanya, penerapan UUD 1945 dapat dilakukan melalui cara berpikir filsafati.


BAB IV

A.   Kesimpulan
Dari data dan fakta-fakta hasil telaahan literatur yang dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1.                 Pancasila bersifat sistematis, artinya tidak dapat dan tidak boleh ditukar posisi sila-silanya.
2.                 Pancasila sebagai dasar negara membawa konsekuensi bahwa segala yang ada dalam negara tersebut haruslah taat asas (konsisten) dengan dasar tersebut, termasuk aturan hukum/perundang-undangan yang berlaku.
3.                 Demi mewujudkan masyarakat pancasila, artinya suatu masyarakat Indonesia modern berdasarkan nilai-nilai luhur, dibutuhkan suatu hubungan yang serosi antara pengambilan pancasila dengan kewajiban mentaati UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis di negara kita.

B.   Saran
Untuk dapat mencapai suatu tujuan yang sama, yaitu menjunjung tinggi dan menerapkan nilai-nilai luhur pancasila di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penulis menyarankan “marilah bersama-sama memahami mendalami ajaran pancasila secara menyeluruh supaya kita paham dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dengan tujuan dapat mengurangi sedikit demi sedikit hal hal yang dapat mengancam dan membahayakan pancasila yang tidak hanya dating dari luar tetapi juga dari dalam, terlebih lagi di era globalisasi sekarang ini.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar