Senin, 22 Oktober 2012

LEMBAGA PERADILAN NASIONAL

B. LEMBAGA PERADILAN NASIONAL
nKEKUASAAN KEHAKIMAN
   @ Pasal 24 :
1. Kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
      2. Dilakukan oleh Mahkamah Agung >Peradilan Umum
                                                            Peradilan Agama
                                                            Peradilan Militer
                                                            Peradilan Tata Usaha Negara
                                                            Mahkamah Konstitusi

  @ UU No. 4 Tahun 2004, pasal 10 :
      1. Dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya,dan
          Mahkamah Konstitusi.
      2. Mahkamah Agung >Peradilan Umum
                                           Peradilan Agama
                                           Peradilan Militer
                                          Peradilan Tata Usaha Negara
2.PERADILAN NASIONAL
n   Menurut UU no.4 Tahun 2004, Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan  keadilan berdasarkan Pancasila.                                                                                            

n            Pasal 1 Uu No.4 Tahun 2004,Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh MA dan badan peradilan di bawahnya.
n     Klasifikasi Lembaga Peradilan Berdasarkan Tingkatannya :
      a.Pengadilan Sipil
         (1). Pengadilan Umum >Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi,      
                                                 Pengadilan Agung.
         (2). Pengadilan Khusus >Pengadilan Agama, Pengadilan Adat            
                                                  Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN).
      b. Pengadilan Militer
          1). Pengadilan Tentara
          2). Pengadilan Tentara Tinggi
          3). Pengadilan Tentara Agung                
                                   
3. MACAM – MACAM LEMBAGA PERADILAN NASIONAL
1) PENGADILAN NEGERI
adalah suatu lembaga peradilan yang bertugas memutuskan perkara      tingkat I  (perdata dan pidana) untuk semua golongan.
     2) PENGADILAN AGAMA
adalah pengadilan yang memeriksa dan memutuskan perkara – perkara antara  orang – orang Islam.
     3) PENGADILAN MILITER
adalah pengadilan yang hanya mengadili dalam lapangan perkara, khususnya bagi TNI dan POLRI serta yang sederajat.
     4) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
adalah badan yang berwenang memeriksa dan memutuskan semua sengketa tata usaha negara (sosial, ekonomi, Function Publique, HAM) dalam tingkat pertama.

4. LEMBAGA LAIN YANG FUNGSINYA BERKAITAN DENGA KEKUASAAN KEHAKIMAN
1. KOMISI YUDISIAL
n               Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyi wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,keluhuran martabat,serta perilaku hakim.

2. BADAN – BADAN LAIN
a. Lembaga Penyidik
bertugas menyelidiki suatu masalah yang berkaitan dengan masalah kekuasaan kehakiman.
      

b. Lembaga Penuntut
bertugas mununtu suatu masalah yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman apabila belum sesuai dengan peraturan.
NaMa KeLoMPoK :
nJaNuaRDaNa HP (21)
nJoYo SuTaRTo (22)
nNoViTa eSi C (23)
nNuRuL BiNTi i (24)

MATERI PEMBELAJARAN
nSistem Hukum Nasiona
    1.Pngertian
    2.Tujuan Hukum
    3.Sumber Hukum
    4.Penggolongan Hukum
    5.Sanksi Hukum
    6.Ciri – ciri Negara Hukum
    7.Fungsi Hukum
    8.Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata
    9.Ciri – ciri Hukum

nLembaga Peradilan Nasional
     1.Kekuasaan Kehakiman
     2.Peradilan Nasional
     3.Macam – macam Lembaga Peradilan Nasional
     4.Lembaga Lain Yang Fungsinya Berkaitan Dengan Kekuasaan Kehakiman

A. SISTEM HUKUM 
     NASIONAL
n      Sistem adalah susunan kesatuan-kesatuan yang masing-masing keseluruhan tidak berdiri sendiri.
n      Hukum adalah peraturan hidup dalam masyarakat yang dapat memaksa supaya mentaati peraturan itu.
n      Sistem Hukum adalah satu kesatuan hukum yang berlaku, ditaati, dan dipatuhi oleh setiap warganya.

SUMBER-SUMBER HUKUM
n1. Undang-undang
n2. Kebiasaan
n3. Yurisprudensi
n4. Traktat
n5. Doktrin

PENGGOLONGAN HUKUM
TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
nUUD 1945
nUndang-Undang
nPerpu
nPeraturan pemerintah
nPeraturan presiden
nPeraturan daerah


HIERARKI LEMBAGA PERADILAN INDONESIA
TUJUAN HUKUM
1.Kemakmuran dan kebahagiaan rakyat
2. Mengatur perilaku dalam pergaulan hidup masyarakat
3. Sebagi petunjuk dalam pergaulan masyarakat
4. Mencapai kleadilan
5. Agar terciptanya rasa jujur dan cinta damai

UNSUR-UNSUR HUKUM
1.Peraturan mengenai segala tingkah laku manusia dalam pergaulan maupun sehari-hari
2.Peraturan tersebut diadakan dan disahkan oleh badan-badan resmi yang berwenang
3.Adanya sanksi tegas terhadap orang yang merlanggar peraturan tersebut
4.Bersifat memaksa

FUNGSI HUKUM
A. Perlindungan
B. Keadilan
C. Pembangunan

CIRI-CIRI HUKUM
n1. Adanya perintah atau larangan
n2. Perintah atau larangan yang harus ditaati semua orang
n3. Aturan-aturan yang bersifat memaksa

PERBEDAAN HUKUM PERDATA DAN PIDANA
SANKSI HUKUM
nSANKSI HUKUM PIDANA
nA. Hukuman Pokok
n1. Hukuman mati
n2. Penjara
n3. Hukumn Kurungan
nB. Hukuman tambahan
n1. Pencabutan hak-hak
n2. Penyitaan barang
n3. Keputusan hakim

nSANKSI HUKUM PERDATA
n1. Denda sesuai putusan hakim
n2. Penjara
n3. Hukuman kurungan (tahanan)


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar